SOCs (BUMN) di Afrika Selatan

SOCs di Afrika Selatan yang disebut sebagai SOCs (State Owned Companies) merupakan perusahan milik negara yang bergerak di sector vital untuk memajukan perekonomian negara. Sector vital tersebut yaitu listrik , transportasi dan komunikasi. Yang mana 3 sektor kunci ini dipercaya akan mendukung sektor-sektor lainnya seperti sumber daya, parawisata, teknologi informasi dan sector pembangunan. [1]

Afrika Selatan sedikitnya memiliki hampir 700 SOCs yang tersebar di negara tersebut dalam berbagai bidang. Namun ada beberapa perusahaan induk yang terbesar yang memonopoly pasar di Afrika Selatan sperti,:

1.       Transnet

Merupakan perusahan pengiriman logistic paling krusial di Afrika Selatan. Setiap hari Transnet mengirimkan ribuan ton barang ke seluruh Afrika selatan baik melalui pipa pengiriman maupun pelabuhan-pelabuhan dengan kargo. Sehingga SOCS ini memonopoly bidang logistic serta pelabuhan di Afrika Selatan

2.       South African Express

Merupakan perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh Pemrintah Afrika Selatan yang didirikan di malam demokrasi Afrika selatan pada tanggal 24 april 1994. Saat ini SAE telah memiliki 21 armada pesawat yang melayani penerbangan regional negara saja.

3.       Eskom

Merupakan perusahaan listrik yang sangat dibanggakan di Afrika Selatan. Perusahan listrik ini telah menyediakan hampir 95% kebutuhan listrik di negara mereka sendiri dan 60% kebutuhan listrik di seluruh Afrika.

4.       Danel

Merupakan kontraktor pertahanan paling penting di Afrika Selatan yang mana sebagai penyedia alat-alat pertahanan yang dibutuhkan oleh militer Afrika Selatan.

5.       SAFCOL (South African Forestry Company)

Merupakan perusahan negara di bidang hasil hutan yang mana melakukan penebangan kayu dan pengolahan kayu baik domestic maupun mancanegara. Perusahan ini juga mengurus bagian pembuangan akhir

6.       Alexkor

Merupakan perusahan pertambangan berlian didarat, di sungai maupun di laut. Kegiatan ini dilengkapi dengan aspek geologi, eksplorasi, perencanaan cadangan bijih, rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan.[2]

SOCs memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur ekonomi.

·         menyediakan layanan penting dan produk

·         menyediakan lapangan kerja dan

·         peningkatan kapasitas.

Kewenangan pemerintah menentukan direksi dalam SOCs di Afrika Selatan

Pemerintah sebagai pemegang saham utama di SOCs, menghadapi berbagai risiko
terkait dengan operasi dari SOCs, termasuk keuangan, reputasi, politik dan risiko operasional. Ini adalah tanggung jawab masing-masing Otoritas Eksekutif (di antaranya tanggung jawab utama untuk pengawasan SOCs sesuai dengan akuntabilitas kepada Parlemen) untuk memastikan bahwa risiko tersebut diidentifikasi, dikurangi dan dikelola. Karena pemerintah sebagai pemilik (pemegang saham) di SOCs, maka Pemerintah yang diwakili oleh kementrian yang terkait memiliki tanggung jawab untuk menentukan puncak pimpinan dalam suatu SOCs di Afrika selatan. Dalam penentuannya pemilihan ketua ini merupakan hak dari kementrian terkait yang membentuk tim selektif untuk memilih dan menyeleksi calon pimpinan SOCs. Ini lah yang sering menjadi masalah dalam SOCs di Afrika Selatan yang mana dalam pemilihannya yang sepihak dari kementrian terkait dengan hanya pembentukan tim selektif sering sekali tidak dapat memilih seorang pemimpin yang kompeten. Kompeten dalam hal ini adalah kompeten dibidang usahanya serta kompeten dalam mewujudkan kepentingan pemerintah, perusahan dan rakyat dalam waktu bersamaan. Pemilihan yang sepihak ini juga sering disalahgunakan dan rentan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pemilihannya.

Direktur perusahaan yang dipilih oleh tim selektif yang dibentuk oleh kementrian terkait memiliki kewajiban hukum dan fidusia untuk memeriksa bahwa semua transaksi yang legal dan sesuai dengan praktek tata kelola perusahaan yang dapat diterima. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan arah strategis dan memeriksa. Itu adalah tugas mereka untuk memastikan bahwa CEO dan tim eksekutif  untuk memberikan target keuangan, sosial dan lingkungan tepat waktu tanpa ada kekurangan. Sementara pemerintah adalah pemegang saham utama dalam SOCs. Dalam beberapa SOCs di Afrika selatan , investor swasta turut dalam memberikan modal untuk Perusahaan. Karena investor swasta cenderung lebih percaya terhadap perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah karena penjaminannya yang jelas. SOCs Afrika Selatan berbeda dari sektor swasta karena perusahaan ini meliputi Pemerintah dan Dewan,

1.       Pemerintah sebagai  pembuat keputusan akhir mengenai alokasi keuangan dan seleksi dan retensi anggota dewan.

2.       Direktur perusahaan harus memiliki kapasitas, pengetahuan, pengalaman, keahlian dan integritas untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang bijaksana untuk kepentingan pemegang saham (Negara) , perusahaan dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

3.       Bahan utama untuk tata kelola perusahaan yang baik dari SOC telah diekstrak dari revisi Companies Act, UU Pelayanan Manajemen Keuangan Publik.
Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan kunci untuk SOC. (Companies Act)
· Transparansi.
· Akuntabilitas
· Efisiensi
· penilaian bisnis
· kepastian hukum

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan SOCs di Afrika Selatan

Letak SOCs yang berada di bawah kementrian yang terkait mengkondisikan bahwa SOCs di sini berada dibawah pengawasan oleh kementrian-kementrian yang terkait. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang saham yang didelegasikan terhadap kementrian sebagai stakeholder dalam menentukan arah kebijakan SOCs ini juga bertugas mengawasi agar tujuan perusahaan yang merupakan kepentingan ekonomi, perusahaan dan kepentingan social penduduk Afrika selatan.

Pengawasan yang jatuh kepada kementrian terkait tidak menjadikan mentri sebagai pengaudit keuangan di SOCs. Mengenai audit sector public yang telah disebutkan pada section 49  of the PFMA (Public Finance Management Act)[3] yang diserahkan sesuai dengan Public Audit Act, No. 25 of 2004 yaitu kepada Deputy Auditor-General.[4] Yang mana hasil audit ini akan diserahkan kepada pengawas (Negara yang di wakili oleh Menteri terkait)sesuai dengan Section 8 of the PFMA . Auditor General merupakan lembaga tertinggi bidang audit di Afrika Selatan. Sehingga segala sesuatu mengenai pengauditan serta pemeriksaan keuangan public merupakan tanggung jawab mereka. “Pemerintah memiliki tugas khusus transparansi dan akuntabilitas dalam hal tugas pengawasan atas aset nasional dalam mengejar kepentingan nasional " (King Report on Corporate Governance 2002 :p212)

---

[1] http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/corpgov_0.pdf Protocol on Corporate Governance in the Public Sector

[2] http://www.dpe.gov.za/state-owned-companies

[3] http://www.treasury.gov.za/legislation/PFMA(PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT)

[4] https://www.westerncape.gov.za/other/2009/12 Public Audit Act